Arsip

Posts Tagged ‘media’

Dagangan TV: Jualan Capres

indepedensi media

Golkar TV vs Hary Tanoe TV vs Nasdem TV

Gak apa-apa donk TV ngumbar iklan politik, kan bosnya juga yang punya. Trus kalau kita eneg liatnya tinggal ganti channel, gampang toh?

Pernah gak, denger pendapat serupa dengan kalimat diatas? Biasanya kalimat itu diungkapkan untuk menyikapi televisi-televisi swasta yang lagi keranjingan ikutan politik praktis. Sebut saja TV One (Aburizal Bakrie/Golkar) , Metro TV (Surya Paloh/Nasdem), atau semua tv dibawah MNC (Hary Tanoe).

AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia) Jakarta melalui ketuanya sampai angkat bicara bahwa adanya kolaborasi antara pasangan capres-cawapres dan pimpinan parpol yang juga pemilik media telah menyebabkan adanya pemanfaatan frekuensi publik dalam kampanye mereka. Sebagai contohnya Metro TV menyiarkan segala hal tentang Jokowi-JK baik melalui program pemberitaan maupun non berita. Pun sama dengan TV One, yang menayangkan Prabowo-Hatta juga melalui pemberitaan dan non berita.

Kampanye yang dibalut dalam pemberitaan akan lebih mudah mengarahkan opini publik. Orang yang belum pernah mempelajari bagaimana bobroknya media kita, tentu akan mengiyakan isi berita tadi. Padahal berita tadi bukan berita yang datang dari kaidah jurnalistik, tapi hasil pesenan.

Selain itu seringkali capres juga muncul-muncul di acara yang gak nyambung. Indonesian Idol misalnya. Kapan hari, Prabowo ikut nonton langsung. Ya ampun, ini kaya balik lagi ke jaman AFI dulu. Pas itu AFI juga ngundang capres-capres di 2004. Disuruh nyanyi pula mereka -_-.

KPI sebenernya sudah negur stasiun televisi yang telah melakukan pelanggaran terhadap frekuensi public tadi. Tapi apa daya, apalah artinya KPI disbanding bos-bos media tadi.

Soal independensi dan netralitas lembaga penyiaran sudah diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standard Program Siaran (SPS) yang dikeluarkan KPI. Pedoman tersebut tertera di P3 Pasal 11 Ayat 2 yang berbunyi :

Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran.

Dalam SPS juga diatur lebih detail dan tegas, bahwa independensi dan netralitas lembaga penyiaran harus dijaga. Aturan tersebut dalam pasal 11 yang memerintahkan seluruh lembaga penyiaran, bahwa program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tidak hanya untuk kelompok tertentu, dan dilarang untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Hal itu dikuatkan dalam pasal 40 yang mengatur tentang program jurnalistik, bahwa program jurnalistik harus akurat, adil, berimbang, dan tidak berpihak.

Dilihat dari P3 dan SPS sudah jelas bahwa posisi media disini harusnya adalah sebagai wasit. Penengah yang mengedukasi masyarakat dengan berita yang informatif dan tidak berat sebelah. Tak selayaknya media jadi pelacur politik.

Jadi kalau ada yang mengeluh dengan ketidak berimbangan televisi, itu adalah hak mereka. Karena segelintir orang sedang memakai sarana bersama untuk kepentingan kelompoknya. Ibarat jalan raya tiba-tiba ditutup untuk dipakai acara pribadi. Jengkel gak? Ya kudu jengkel karena yang makai jalan tadi ngawur. Gak mikir apa efeknya buat orang lain. Trus kita bilang gini: ya udah tinggal ambil jalan lain saja. Sambil muter jauh.

%d blogger menyukai ini: